LINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT DAN WARGA SIPIL DI MOSKONA DAN AIFAT TIMUR, PATER BERNARD WOSBARU TEKANKAN TEMPUH JALUR DIALOG

Rohaniawan asal Papua, Pater atau Pastor Bernardus Wosbaru OSA, meminta dilakukannya dialog dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua, khususnya di wilayah Moskona dan Aifat Timur.

Pater Bernard, demikian dia akrab disapa, menekankan, hak Masyarakat Adat dan warga sipil di wilayah itu harus dilindungi.

“Lindungi hak Masyarakat Adat dan masyarakat sipil di wilayah Moskona dan Aifat Timur. Kedepankan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocent kepada pelaku pembunuhan, dengan dialog sebagai instrumen manusia beradab,” tutur Pater Bernard Wosbaru dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (24/05).

Pater Bernard Wosbaru yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Lingkungan, yang terdiri dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Augustinus (SKPKC-OSA), Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Keuskupan Manokwari-Sorong, LBH PBHKP Sorong, dan Koalisi LSM Papua Barat Wilayah Sorong Raya, menuturkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan masyarakat di Kampung Aisa dan Kamat pada tanggal 12 dan 13 Mei 2020, diperoleh infromasi bahwa Masyarakat Adat setempat mengeluhkan keberadaan dan aktivitas PT Wanagalang Utama di wilayah itu.

Sebab, belum sepenuhnya memenuhi hak masyarakat. Terkait dengan pemberian kompensasi dari nilai kayu yang tidak adil dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang tidak memenuhi standar keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan.

“Oleh karena itu, kami melihat, kasus pembunuhan terhadap seorang anggota Brimob di wilayah Moskona Selatan, sebenarnya bersumber dari konflik antara PT Wanagalang Utama dengan pihak pemilik hak ulayat,” lanjutnya.

Dengan kondisi seperti itu, Pater Bernard bersama Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Lingkungan, yang terdiri dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Augustinus (SKPKC-OSA), Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Keuskupan Manokwari-Sorong, LBH PBHKP Sorong, dan Koalisi LSM Papua Barat Wilayah Sorong Raya menyatakan sikap.

Pertama, kepada pihak perusahaan. Koalisi mengecam keras cara perusahaan yang lebih cenderung memakai jasa Brimob (Polisi) guna mengamankan kepentingan perusahaan daripada kepentingan masyarakat.

Kedua, kepada pihak Polri dan TNI. Koalisi mengecam kepolisian yang mengabaikan asas hukum praduga tak bersalah (presumption of innocent) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No 8 Tahun 1981 dan UU No 48 Tahun 2009 kepada yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Selanjutnya, mengecam cara-cara Polisi dan TNI mengejar karier dengan menciptakan konflik yang membawa korban kepada masyarakat sipil yang tidak berdosa.

“Mengecam pendekatan militer berlebihan terhadap masyarakat sipil. Tidak dibenarkan dengan alasan keamanan negara, hak hidup masyarakat sipil dikorbankan,” lanjutnya.

Ketiga, kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Maybrat. Koalisi mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Maybrat, untuk mengevaluasi secara menyeluruh kehadiran perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan Bangun Kayu Indonesia (BKI) di Wilayah Provinsi Papua Barat secara umum, dan khususnya di wilayah Kabupaten Maybrat.

Di penghujung pernyataannya, Pater Bernard Wosbaru menekankan perlunya dialog. Mengharapkan dan mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten, TNI dan Polri, bersama Tokoh-Tokoh Masyarakat Adat dan Agama untuk berdialog dengan Warga Negara Indonesia yang berseberangan ideologi. Yakni, KNPB, TPN-OPM, dan Parlemen Papua.

“Hanya dengan jalan dialog yang jujur dan tulus, maka konflik yang selama ini terjadi di Papua bisa diselesaikan secara bermartabat,” tandas Pater Bernard Wosbaru.

Bagikan!!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *